Revolusi Lapas Untuk Pembinaan Warga Lebih Baik
Dari berbagai persoalan tersebut perlu revolusi pengelolaan lapas sekarang. Kematian para napi semestinya menjadi titik awal untuk membenahi secara menyeluruh. Soal kapasitas dapat dilakukan dengan pembangunan lapas secara bertahap yang memadai. Langkah ini dibarengi dengan melihat berapa banyak warga binaan yang memang harus berada di sana sampai sekarang. Program remisi harus kembali dievaluasi, sehingga tidak banyak prosedur serta keluwesan dari keseharian warga binaan yang terlihat ingin memperbaiki dan kembali ke masyarakat secara baik. Masalah narkoba di lapas dapat diputus dengan komunikasi antara para napi dengan pihak luar. Bahkan, ini bisa dilakukan tidak bisa dikunjungi jika ini berpotensi membuka celah untuk menjalankan aksinya. Kalau perlu para napi ditempatkan dalam lapas yang terpencil jauh dari dunia luar, sehingga mereka tidak bisa berhubungan atau dihubungi siapapun. Selama ini mereka masih dibiarkan bergaul bebas dengan dunia luar. Kemungkinan keberadaan kamar mewah dan para napi yang bisa keluat masuk tahanan perlu dilakukan inspeksi para pengawas tidak hanya dari internal dan eksternal Kemenkumham. Sepatutnya, pengadilan menyita aset para napi yang tidak hanya mempengaruhi proses hukum tetapi selama dia menjalani hukuman. Paras sipil hingga kepala lapas hendaknya diberikan kesejahteraan yang memadai setiap bulan yang diiringi dengan hukuman yang sesuai apabila melakukan kesalahan. Kemenkumham perlu melakukan penyegaran aparatnya supaya tidak ada kerjasama yang bisa dilakukan mereka. Selain itu reformasi birokrasi bisa diakukan dalam jajaran Direktorat Lembaga Pemasyaratan. Presiden Joko Widodo sudah perlu mempertimbangkan perombakan kabinet didasarkan kepada menteri yang tidak bisa mencapai target dan kinerja pemerintahan termasuk Kemenkumham.\ Latar belakang kementerian ini tidak hanya faham hukum tapi bagaimana mengelola kelembagaan dan memiliki terobosan atas persoalan selama ini. Salam. (mam)