Gusdurian Prihatin Terjadi Fenomena Digital Mobocracy
Ia berharap Presiden Jokowi memerintahkan pada bawahannya untuk memastikan bahwa hak berpendapat dan bersikap kritis tidak ditolak oleh pemerintah. Bahkan, masukan-masukan tersebut malah menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Alissa pun menceritakan ia pernah beberapa kali menjadi salah satu rombongan yang diundang oleh Presiden Jokowi untuk memberikan masukan. Menurutnya, Presiden Jokowi selalu mendengarkan masukan orang lain, namun apakah masukan tersebut digunakan atau tidak adalah urusan lain baginya. Ia pun mempertanyakan kemampuan birokrasi di bawah Presiden Jokowi untuk menjamin kebebasan berpendapat tersebut. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi harus turut mengendalikan agar apa yang presiden sampaikan dapat terkonsolidasi sampai bawah. Alissa juga membicarakan fenomena mobocracy yang terjadi saat ini. Ia menjelaskan bahwa digital mobocracy adalah berkuasa karena mob atau pengeroyokan dalam dunia digital. Menurutnya, digital mobocracy terjadi sangat brutal karena satu orang dapat memegang beberapa akun. Berbeda dengan mobocracy yang terjadi di lapangan yang lebih jelas jumlah orangnya. Ia juga menceritakan bahwa ia pernah diserang buzzer yang tidak setuju dengan pendapatnya. Padahal, menurutnya, apa yang ia sampaikan adalah bentuk hak sebagai warga negara untuk berpendapat dan dijamin oleh konstitusi. “Ketika saya menyetujui apa yang disampaikan Pak Ahok, orang-orang yang anti-Pak Ahok menyerang saya. Ketika saya mengkritik Pak Ahok, orang-orang yang pro Pak Ahok menyerang saya. Jadi, itu digital mobocracy,” ceritanya.