Indonesia Akan Pulih 10 Tahun Mendatang
Menurutnya, ketika negara lain belum terpikir untuk menyediakan vaksin, Presiden Joko Widodo sudah buru-buru dari awal untuk menyediakan vaksin. Akibatnya, jika Indonesia saat itu terlambat memutuskan, akan susah mendapatkan vaksin saat ini, red. Terkait pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang adanya dua juta data kasus positif Covid-19 yang belum masuk, Moeldoko mengatakan bahwa data selalu diperbaiki dan tidak pernah berhenti untuk dibenahi. Sementara itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo meminta Luhut untuk mengumpulkan para epidemiolog, padahal media sendiri selama 11 bulan hampir setiap hari mewawancarai epidemiolog. Hal ini menjadi pertanyaan bagi media, apakah yang disajikan oleh pihak media juga dijadikan bahan pertimbangan oleh presiden untuk mengambil keputusan atau kebijakan? Moeldoko pun menjawab bahwa ia tidak terlibat langsung dalam struktur penangan Covid-19. Pihaknya hanya mengelola komunikasi publik bersama dengan kementerian yang terkait. Ia pun mengatakan ketidaksanggupannya untuk mengklarifikasi hal tersebut karena rapat kabinet pada masa pandemi Covid-19 sudah tidak seperti dulu. Saat ini presiden membatasi ruang dengan hanya fokus berdiskusi pada kementrian yang bersangkutan saat di rapat kabinet. Namun, ia mengatakan bukan berarti presiden tidak memperhatikan media. Sampai saat ini pun permasalahan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment) selalu menjadi bahan diskusi di sidang kabinet. Ia pun menyampaikan bahwa presiden sadar akan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi, terutama di masa pandemi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang meringankan beban media selama pandemi. Pada Agustus tahun 2020 memberlangsungkan insentif media, yakni dengan menanggung PPN bahan baku kertas, mengurangi beban listrik, dan insentif penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. “Insentif media ini bertujuan agar (pers) tidak mati karena pandemi. Jadi bukan untuk menyuap media. Tidak, tidak sama sekali. Dan sudah saya tegaskan berkali-kali, independensi pers tetap pemerintah jaga. Kalau mau kritik pemerintah, ya silahkan saja, gak ada yang melarang,” tegasnya. Ia pun mengakui sering memantau media sosial, apalagi terdapat personelnya di Deputi IV yang khusus bertugas dalam komunikasi publik dan isu strategis seringkali melaporkan apa yang mereka temukan di media.