Pro Kontra Pengurus KONI Sebagai Pejabat Publik
Jadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KONI daerah harus melakukan kesepakatan alokasi anggaran bagi KONI tanpa melihat siapa ketuanya. Namun, sebagian peserta Rakernas KONI berpendapat jika ketua KONI tidak berasal dari kalangan pejabat, maka pembinaan olahraga tidak membuahkan prestasi. “Jika Ketua KONI Papua Barat bukan gubernur, maka KONI akan sulit mendapatkan dana hibah,” kata Wakil Ketua Umum II KONI Papua Barat HM Sugestiono pada Rabu (26/8/2020). (moc)