Gemapos.ID (Jakarta) - Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, menyampaikan realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 mencapai 2.799.751 atau 29 persen dari total alokasi sebesar 9,55 juta ton.

Setelah di evaluasi lebih lanjut, ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus pupuk Indonesia dan seluruh stakeholders agar realisasi pupuk subsidi bisa lebih baik lagi, Rabu (19/6).  

"Pertama 58 persen petani yang terdaftar di e-RDKK itu hingga Mei 2024 itu belum menebus. Jadi mungkin pembaharuan data dan juga sosialisasi harus ditingkatkan, oleh karenanya kami sekarang memiliki program PI menyapa untuk kita keliling dan tebus bersama," kata Rahmad saat RDP dengan Komisi IV DPR RI dikutip gemapos.id, di Jakarta, Kamis (20/6/2024). 

Rahmat juga mengungkapkan bahwa penyaluran pupuk sering terhambat karena penyaluran pupuk bersubsidi harus menunggu adanya surat keputusan (SK) dari Gubernur/SK Bupati atau Walikota. Selain itu, para petani merasa bahwa alokasi pupuk terlalu kecil sehingga biaya untuk menebus pupuk tersebut sangat mahal.

"Kedua regulasi di daerah yang cukup menghambat. Tidak hanya SK Bupati dan Gubernur yang belum keluar, tapi yang sudah keluar pun ada yang masih membatasi misalnya ada tebusnya itu dibagi per bulan atau per musim tanam. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah Permentan Nomor 1 yang memfasilitasi," imbuh Rahmad.

Menyangkut hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan mengusulkan agar Kementerian Pertanian (Kementan) mengirim surat kepada kepala daerah. Surat itu dikirim agar kepala daerah segera melaporkan sudah sejauhmana penyuluhan pupuk subsidi yang ada di daerahnya. 

“Kasih surat tembusan ke DPR sehingga kalau kita turun reses, ini dilihat sudah dilaksanakan atau belum, ini fungsi pengawasan DPR," tandas Azikin. (dm)