Gema Bali Gema Lampung Gema Kalteng

Jenderal Agus Subiyanto Nyatakan TNI Bukan Lagi Dwifungsi tapi Multifungsi

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024). (foto: gemapos/antara)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024). (foto: gemapos/antara)

Gemapos.ID (Jakarta) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan, saat ini TNI bukan lagi dwifungsi, tetapi multifungsi karena korps militer itu berperan di berbagai sektor dalam membantu pemerintah.

Dikutip melalui laman Antara di Jakarta pada Kamis, hal tersebut disampaikan Jenderal Agus untuk menanggapi kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI melalui Revisi Undang-Undang TNI.

"Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI, kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau menyebut dwifungsi atau multifungsi sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa saat ini banyak kementerian yang bekerja sama dengan TNI, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian BUMN, sehingga hal ini membuktikan bahwa berbagai kementerian pun membutuhkan peran TNI.

Karena itu, ia pun memaknai bahwa poin terkait jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI dalam RUU tersebut adalah agar TNI yang menduduki jabatan tersebut bisa menyelesaikan tugas-tugasnya secara lancar.

"Sekarang bukan Dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, ada bencana kita di situ, ya kan? Jadi jangan berpikiran seperti itu," katanya.

Selain itu, Panglima TNI pun memastikan bahwa penempatan TNI di sektor-sektor non pertahanan, salah satunya untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang membutuhkan peran TNI, sehingga kebijakan pemerintah bisa terlaksana.

"Kita berpikirnya untuk kemajuan NKRI, untuk membantu program-program pemerintah," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan bahwa tenaga dari TNI masih diperlukan untuk menangani permasalahan. Meski demikian, ia pun tak menafikan atas adanya kekhawatiran itu karena adanya sejarah yang traumatis.

"Kita negara demokrasi kok, itu kan zaman dulu, jangan dibandingkan, oke lah ada traumatis masa lalu, tapi mari kita lihat dalam kondisi sekarang ini," kata Herindra.(ap)