Kabar kurang menyenangkan belakangan menerpa kondisi generasi muda Indonesia. Kabar tersebut ialah terkait hampir 10 juta Gen Z menganggur di Indonesia. Lebih buruk lagi, mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan.

Data ini merupakan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Dimana BPS melaporkan bahwa terdapat 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda usia 15-24 tahun atau sekitar 22,25% pada Agustus 2023.

Bahkan bukan hanya tidak bekerja, tapi para pemuda berusia 15-24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment, Education and Training (NEET) atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Para gen Z itu masuk kategori NEET antara lain karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, dan kewajiban rumah tangga.

Berbagai respon bermunculan mendengar kabar tersebut. Salah satunya adalah Wamenkeu Suahasil justru menyoroti berkurangnya pajak RI jika banyak orang menganggur.

Selainkekhawatiran soal pajak, Generasi usia ini merupakan harapan bagi negara menjelang bonus demografi beberapa tahun lagi. Terlebih, 21 tahun lagi, mereka ialah generasi penentu masa depan bangsa karena, bertepatan pada satu abad kemerdekaan Republik ini, usia mereka berada di rentang 36-45 tahun. Generasi emas yang diharapkan membuat bangsa ini melesat menjadi negara yang jauh lebih maju.

Kemudian kondisi demografi saat Indonesia mencapai usia satu abad itu diprediksi akan didominasi hingga 70% usia produktif (15-64 tahun).

Akan tetapi, jika melihat data kondisi generasi Z seperti itu, dan jika tidak diupayakan untuk diperbaiki, maka harapan mencapai Indonesia emas 2045 bisa saja kandas. Justru kekhawatiran kondisi sebaliknya bisa saja terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin, malah memberi dampak buruk akibat masalah sosial yang justru ditimbulkan seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Masalah ini tentu membuat makin banyak catatan terkait tantangan nyata di depan mata. Tentu saja ini bukan hanya bagi Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini akan menjadi tantangan bagi seluruh warga negara, pemegang kedaulatan yang telah memandatkan kepentingan mereka kepada para elite untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan aksi nyata dan siap bekerja secara tuntas.

Wajar jika publik berharap besar kepada penyelenggara negara untuk menyelesaikan persoalan anak muda tanpa aktivitas produktif itu. Data Sakernas yang dihimpun BPS itu harus menjadi alarm yang membangunkan negeri ini untuk siap menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Negara tidak bisa berharap mencapi mimpi itu jika hari ini generasi emas mereka justru masih cemas dengan kondisi mereka. Kehadiran negara dalam memastikan sistem yang menjamin kesiapan SDM nampaknya menjadi jalan. Penyiapan manusia unggul tentu saja dimulai dari kualitas pendidikan. Termasuk keterjangkauannya.

Jangan lupa, pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengamatkan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah tentu jangan sampai pendidikan sebagai jalan justru sulit diakses hanya karena biaya. Baik dari tingkat dasar hingga pada tataran pendidikan tinggi. Semuanya harus terjangkau dan dengan sistem yang mumpuni.

Jangan lagi ada pandangan pendidikan membebani anggaran. Sebisa mungkin hilangkan. Pandanglah pendidikan sebagai sebuah investasi. Karena kemajuan negara tercapai selalu dimulai dengan investasi dalam dunia pendidikan. Singapura, Jepang dan negara maju lainnya memulai dari jalur yang sama yakni pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM. Jadi negara tidak boleh ragu dalam berinvestasi lebih besar dalam dunia pendidikan demi menjamin kemajuan bangsa. Sehingga harapan mencapai Indonesia emas di tahun 2045 bisa menjadi nyata dengan generasi emas yang siap dan mampu.