Gemapos.ID (Jakarta) - DPR RI bersama pemerintah sepakat bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dibahas dalam sidang paripurna. Melihat kondisi tersebut pihak MK memilih tidak berkomentar soal revisi UU tersebut.

"Enggak ada tanggapan," ucap juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis (16/5/2024).

"Jadi semua ini, nanti kalau jadi (UU disahkan) itu potensial diuji ke MK," jelasnya.

Fajar menjelaskan bahwa para hakim MK baru dapat menyampaikan pendapatnya melalui putusan pengujian UU tersebut.

"Jadi kalau mau apa (mengomentari), ya nanti hakim-hakim itu komentarnya di putusan, kalau nanti diuji. Kita kan namanya potensial kan, semua undang-undang itu kan potensial (untuk diuji di MK)," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang MK pada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, menyampaikan, pada 29 November 2023, Panja Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua pihak sepakat membawa pembahasan RUU tentang MK ke pembicaraan tingkat I, yang berlangsung kemarin.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna," tanya Adies yang dijawab setuju oleh peserta rapat, dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (14/5).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi RUU MK yang telah disepakati untuk dibawa ke paripurna. Dia mengatakan jangka waktu masa persidangan yang panjang membuat Komisi III DPR dan pihak terkait bisa kembali melakukan koordinasi.

"Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna," kata Dasco.

"Nah, sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga berkoordinasi kembali dengan pemerintah, tinggal di sekarang atau di masa sidang kita tunggu saja hasilnya," imbuhnya.

Soal rapat tersebut digelar di masa reses, Dasco menyebutkan telah mengecek ada izin pimpinan agar dilakukan rapat.

"Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Dasco. (ns)