Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespon pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, yang menyinggung isu penambahan kementerian era Prabowo-Gibran sebagai politik akomodasi.

Atas hal itu, Dasco kemudian mempertanyakan kembali apakah politik akomodasi sebagai hal yang salah. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut hal itu sepenuhnya merupakan hak pihak yang memenangkan Pilpres 2024.

"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? Gitu loh," ucap Dasco di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).

"Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga nggak pusing," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo merespons wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Ganjar mengatakan jumlah kementerian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.

"Kalau kementerian negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Ganjar menuturkan perubahan jumlah kementerian harus diikuti dengan revisi UU tersebut. Jika tidak, lanjut dia, akan melanggar UU.

Ganjar kemudian menilai banyak alasan yang melatarbelakangi wacana penambahan jumlah pos kementerian itu. Dia pun berbicara soal politik akomodasi.

"Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong udah ada undang-undangnya, kok. Mau apa lagi begitu? Tapi saya paham karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan," jelasnya. (ns)