Gemapos.ID (Jakarta) - Wacana penambahan jumlah menteri menjadi 40 posisi pada pemerintahan Prabowo subianto dan Gibran Rakabuming Raka santer dibicarakan. Mantan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar ceruk tindak pidana korupsi.

Menurut Mahfud, jumlah lembaga kementerian bisa saja bertambah menyesuaikan program-program atau janji presiden terpilih.

"Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak ini negara," kata Mahfud dalam acara seminar nasional di UII, Sleman, DIY, Rabu (8/5/2024).

Sementara, lanjut Mahfud, negara sekelas Amerika Serikat kabinetnya hanya memiliki belasan menteri saja.

"Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri, semua menteri dikelompokkan," sambungnya.

Bahkan Mahfud menyarankan posisi kementrian koordinator dihilangkan karena dinilai kurang bermanfaat. Dirinya mengatakan kemenko tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan.

"Kemenko dihapus aja tuh, enggak ada gunanya. (Tapi) karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang," kata Mahfud.

Mantan Menkopolhukam itu pun menegaskan bahwa jangan sampai penambahan menteri hanya untuk berbagi kekuasaan. Karena hal tersebut cenderung akan menambah sumber tindakan korupsi.

"Akhirnya, rumusan begitu tapi semangatnya bukan bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri, karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari yang semula 34 menjadi 40. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet saat ini masih dibicarakan dengan berbagai pihak.

"Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya," katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mengomentari jelas soal kabar tersebut. Namun ia menyatakan sepakat jika jumlah kementerian ke depan akan ditambah.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2024).(ns