Soal Program Makan Siang Gratis, Bapenas Pastikan Tak Pakai Dana BOS

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami. (gemapos/UMY)
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami. (gemapos/UMY)

Gemapos.ID (Jakarta) - Program makan siang gratis dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rakabanyak mendapat banyak sorotan, termasuk penganggarannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjamin pendanaan program itu tidak akan mengambil anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, dalam peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 yang digelar KPK. 

"Untuk makan siang tidak diambil dari dana BOS. Itu kan juga di tahun yang akan datang tahun 2025. Itu sedang ditimbang sumber-sumber pendanaan untuk membiayai makan siang gratis itu, program unggulan dari Pak Prabowo," kata Amich di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Penjelasan Amich tersebut saat menjawab pertanyaan terkait indikasi dana BOS digunakan untuk program makan siang gratis. Dirinya mengatakan saat ini pendanaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran masih dalam tahap pembahasan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Dari sisi pembiayaannya sedang ditimbang betul oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujar Amich.

Program makan siang gratis diketahui menjadi program unggulan Prabowo-Gibran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menjelaskan program tersebut saat ini sedang dipersiapkan untuk dilaksanakan. Namun Airlangga tidak menjelaskan rinciannya.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan rincian penugasan program makan siang gratis bakal dibahas dalam waktu dekat. Saat ini semua pembahasan terkait hal itu masih bersifat umum saja.

"Ya nanti dibahas detail dengan penugasan, baik itu mekanisme maupun kementerian-lembaga (K/L)-nya. Ini kan semua baru bicara makro dan K/L baru diberikan anggaran masing-masing, sesudah itu baru ada penyusunan yang lebih detail," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/4). (ns)