Siapa Capres dan Cawapres Koalisi Partai Golkar?

Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi partai politik (parpol) yang dipimpin Partai Golongan Karya (Golkar) menghadapi tantangan seperti penunjukan calon presiden (capres).
Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi partai politik (parpol) yang dipimpin Partai Golongan Karya (Golkar) menghadapi tantangan seperti penunjukan calon presiden (capres).

Gemapos.ID (Jakarta) - Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi partai politik (parpol) yang dipimpin Partai Golongan Karya (Golkar) menghadapi tantangan seperti penunjukan calon presiden (capres).

Ketiga parpol ini tidak memiliki elektabilitas (tingkat keterpilihan) capres yang tinggi untuk Pemilu 2024.

"Skema koalisi di bawah komando Golkar saat ini dihadapkan pada tantangan serius, yaitu tidak jelasnya tokoh sentral yang ditawarkan sebagai capres/cawapres (calon wakil presiden) pada Pemilu 2024," katanya pada Jumat (14/5/2022). 

Elektabilitas Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto masih rendah ditunjukkan sejumlah hasil survei. Hasil yang sama juga diperoleh Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Jika fase komunikasi awal Partai Golkar sudah mengunci PAN dan PPP untuk mendukung Airlangga Hartanto sebagai capres pada Pemilu 2024, ucap Ahmad Khoirul Umam, akan cenderung kontraproduktif. 

Langkah ini akan dihadapkan pada potensi kemenangan yang terbatas dan spekulatif. Apalagi, PAN dan PPP, yang masuk dalam kategori menengah, belum siap menanggung risiko kekalahan pada Pilpres 2024.

Namun, kondisi politik di Indonesia relatif cair sehingga dukungan PAN dan PPP bisa diperoleh dan dikendalikan oleh Partai Golkar.

Narasi melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi menggandeng partai politik lain berkoalisi.

"Narasi itu kemungkinan akan digunakan Golkar untuk himpun kekuatan dari partai politik pendukung pemerintah," ujarnya.

Dengan demikian, narasi melanjutkan program Jokowi berpotensi memunculkan resistensi lantaran tidak memiliki visi, misi, dan platform kerja yang genuine (asli) bagi rakyat. Narasi itu juga menegasikan keberadaan partai-partai di luar pemerintahan sekarang.

Dengan demikian, Partai Golkar dapat menciptakan narasi baru agar dapat menghimpun kekuatan dari parpol yang saat ini berada di luar barisan pendukung pemerintah. (ant/mau)