Jangkar Baja: Desain Pemilu Sebaiknya Semakin Dekat dengan Rakyat

Ilustrasi-Pemilu 2024. (ist)
Ilustrasi-Pemilu 2024. (ist)

Gemapos.ID (Jakarta) - Sebagai bentuk tanggungjawab yang tergerak oleh spirit membangun demokrasi yang berkualitas melalui edukasi masyarakat sejak pilkada DKI Jakarta 2012, lalu mendirikan organ relawan Jangkar Jokowi pada tanggal 24 April 2014, I Ketut Guna Artha yang saat ini sebagai Ketua Presidium Nasional Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) terus mencermati dinamika dan konstelasi politik menuju 2024.

"Peran edukasi ini penting karena pilpres 2014 memberi gambaran bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam kontestasi demokrasi. Kehadiran Bapak Jokowi sebagai simbul bahwa menjadi pemimpin tidak harus berangkat dari elit partai," kata I Ketut Guna Artha dalam keternagan persnya yang diterima , Senin (9/1/2023).

Menurut Igat, Panggilan Akrab I Ketut Guna Artha, menggunakan hak memilih maupun tidak menggunakan hak pilih adalah dijamin konstitusi.

Dalam konteks pilpres, konstitusi secara jelas menyebut bahwa pasangan capres dan cawapres diusung oleh partai dan atau gabungan partai. Baik UU Parpol maupun UU Pemilu memberi kewenangan kepada partai politik sebagai instrumen dalam menyiapkan pemimpin dalam skala lokal maupun nasional.

"Oleh karena itu fungsi dan peran relawan adalah bagaimana mengagregasi kekuatan figur dengan kehendak aspirasi rakyat dan pemanfaatan disrupsi teknologi. Sehingga kehadiran relawan itu seharusnya menguatkan sebagai bentuk demokrasi partisipatif. Dengan bekal literasi yang cukup relawan juga wajib membangun narasi positif dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat," ujarnya.

Selain itu, untuk mewujudkan negara yang sejahtera, menurut Ijat tak cukup hanya melalui peningkatan kualitas SDM. Dia mengutip kalimat yang disampaikan Bung Karno bahwa 'belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya'.

"Maka kemudian apa yang pertama dicanangkan oleh founding father Sukarno adalah nation and character building. Kenali bangsamu, kenali sejarah bangsamu. Karena dengan begitu kita akan tahu tujuan kita berbangsa dan bernegara," terangnya.

Keberagaman bangsa Indonesia adalah take for granted, anugerah yang harus diterima dengan yakin sebagai kekuatan.

"Dan itu telah ditunjukkan oleh Mas Ganjar Pranowo dalam kebijakannya memayungi keberagaman. Menjaga local wisdom, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Dan kita bukan memilih pemimpin agama tapi memilih presiden," Igat.

"Kepemimpinan Pak Jokowi maupun Mas Ganjar tentu berbeda dan berangkat dari latar belakang berbeda. Tapi mereka memiliki kesamaan dalam visi dan berupaya keras mewujudkannya," imbuhnya. 

Oleh karena itu menurutnya pondasi sistem dan program besar legasi Jokowi harus dilanjutkan. "Dan Mas Ganjarlah paling rasional sebagai sintesa Jokowi," ujarnya.

Terkait visi, misi, dia meyakini seluruh rakyat Indonesia menginginkan Indonesia bergerak maju.

Untuk menuju Indonesia yang lebih maju, dia menyebut bangsa Indonesia harus bergotongroyong dengan semangat persatuan dan prinsip kebersamaan, kebebasan, kesetaraan serta karakter yang bertanggung jawab.

"Jika mencermati pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam acara bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', bahwa sosok capres 2024 itu harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan dari para tokoh PDIP sebelumnya, yakni Presiden ke-1 RI Ir Soekarno, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi, maka identik ciri yang dimaksud merujuk kepada Mas Ganjar," tegasnya.

Meski PDI Perjuangan telah melahirkan tokoh yang sukses memimpin bangsa, dalam peringatan 50 tahun PDIP pada 10 Januari 2023 nanti, dia menyebut tidak akan ada kejutan terkait siapa Capres yang diusung pantai banteng itu dalam pilpres 2024.

"Jika melihat jadwal tahapan pemilu, konsolidasi kader dalam memenangkan pemilu 2024, sosialisasi nomor urut partai, Mas Ganjar masih punya panggung sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga September 2023 dan menyikapi wacana yang dihembuskan Ketua KPU Hasyim Asy'ari prihal ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup maka perkiraan saya Ibu Megawati Soekarnoputri kemungkinan akan mengumumkan capres setelah Idul Fitri selambatnya bulan Juni," ujarnya.

Terkait Sistem Pemilu, diketahui bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dilaksanakan pada pemilu 2009, 2014 dan 2019.

"Idealnya menurut saya pemilu legislatif tetap bersifat proporsional terbuka dan sebaiknya di masa datang menampilkan wajah calon anggota legislatif walaupun tetap sah memilih partai di kertas suara." 

"Agar seperti calon DPD dan Capres Cawapres sehingga anggota legislatif semakin dikenali dan dekat dengan rakyat. Dirgahayu 50 tahun PDI Perjuangan," tutup Igat. (rk)